"Ya, sudah direncanakan ada di empat lokasi. Ada di Gambir, yang buat TNI-nya di Cililitan, ada dua lagi tapi saya lupa lokasinya, dan rencanaya juga ada di Jakarta Barat," kata Ika di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/5).
Dana yang digunakan, katanya, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Dia memprediksi pembangunan empat rusun tersebut akan mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
Namun, Ika menyebut bisa saja ada penambahan dana dari swasta melalui program Corporate Social Responsibility saat pembangunan rusun berjalan.
"Dananya sementara ini di APBD, tapi pas jalan nanti ternyata pakai CSR ya enggak apa-apa," jelasnya.
Ika belum bisa memperkirakan apakah nanti setelah rusun jadi anggota TNI-Polri juga akan dikenakan biaya sewa seperti warga sipil lainnya. Sebab, lahan yang digunakan untuk pembangunan rusun itu adalah milik TNI-Polri.
"Kalau TNI-Polri kita sementara bangun dulu. Ya mungkin nanti seperti itu (ada biaya sewa) juga mungkin, tapi aturan mainnya belum tahu," tandas Ika.
Lebih lanjut, Ika menyebut tugas instansinya hanya menyediakan hunian bagi warga DKI termasuk anggota TNI-Polri. Tujuannya, agar TNI-Polri dapat semakin bersinergi dengan Pemprov DKI dalam membantu menyelesaikan persoalan Jakarta.
"Tugas kita adalah membangun agar TNI-Polri bisa bekerja dengan baik, dan apabila dibutuhkan Pemprov DKI bisa membantu seperti itu," pungkasnya.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon